Ruang Sidang Utama, Berita UIN Online - UIN Jakarta menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dengan tujuan penguatan kerjasama bidang sosial dan hukum di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat Lantai 2, pada Kamis (10/10/2024).

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung langsung oleh Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI, Bambang H. Mulyono, S.H., M.H., bersama jajaran turut menghadiri penandatanganan para pimpinan dari masing-masing lembaga.

Selain Kepala Badan, dari Badan Strategi Kebijakan MA RI, turut hadir beberapa pejabat kunci seperti Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, dan Endang Suryadi, S.Sos., M.M., Kabid Publikasi dan Kerjasama. Sedang dari UIN Jakarta hadir Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Din Wahid M.A. Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Muhammad Maksum M.A., beserta para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi.

Dalam sambutannya, Rektor UIN Jakarta menyampaikan bahwa Mahkamah Agung bukanlah mitra yang asing bagi UIN Jakarta, terutama mengingat keberadaan Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Jakarta. Ia menegaskan bahwa kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan penanganan berbagai kasus sosial dan hukum di Indonesia melalui kolaborasi akademis dengan Mahkamah Agung. Lebih lanjut, Prof. Asep menyoroti pentingnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan kreatif dalam pendidikan hukum, yang dapat didorong oleh Mahkamah Agung sebagai panduan.

“Kami berharap, dengan adanya nota kesepahaman ini, penguatan kolaborasi di bidang hukum akan membawa dampak nyata bagi dunia pendidikan dan juga masyarakat,” kata Prof. Asep. “Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman sangat penting, dan kami siap untuk melaksanakan kerja sama ini dengan penuh komitmen.”

Sementara itu, Bambang H. Mulyono, selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan MA RI, menyatakan rasa bangganya dapat bekerjasama dengan UIN Jakarta. Ia berharap UIN Jakarta mampu mencetak lulusan yang unggul, baik di bidang sosial maupun hukum, yang nantinya akan berkontribusi besar bagi bangsa. 

Bambang juga menekankan pentingnya implementasi dari kolaborasi ini secara nyata, misalnya melalui pengkajian akademis atas kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Kami berharap, nota kesepahaman ini tidak hanya sekadar di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan melalui kegiatan nyata seperti pengkajian kebijakan yang lebih mendalam untuk kemajuan hukum di Indonesia," ujarnya.

Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia.

Diketahui, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI merupakan lembaga di bawah Mahkamah Agung yang berfokus pada pengembangan strategi kebijakan di bidang hukum dan peradilan. Lembaga ini juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi aparatur peradilan melalui program pelatihan dan pendidikan yang terarah. Dengan tugas utama menyusun kebijakan dan pelatihan strategis, Badan ini berperan penting dalam menjaga profesionalisme serta akuntabilitas peradilan di Indonesia.

Sementara itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan salah satu universitas Islam terkemuka di Indonesia yang telah berdiri sejak 1957. UIN Jakarta mengemban visi untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang unggul dan kompetitif secara global. Berbasis di Ciputat, Tangerang Selatan, UIN Jakarta menawarkan berbagai program studi di bidang agama dan umum, serta berupaya untuk menjadi perguruan tinggi yang berperan aktif dalam pengembangan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Fakultas Syariah dan Hukum sebagai salah satu fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan salah satu fakultas unggulan yang berfokus pada pendidikan hukum Islam dan hukum positif. Fakultas ini berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami aspek hukum secara teori, tetapi juga siap untuk terjun langsung dalam praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Fakultas ini memiliki berbagai program studi yang didukung oleh tenaga pengajar yang berkualitas serta kurikulum yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia dan dunia.

(Aida Adha Siregar/Zaenal Muttaqin/Syarifah Nur Kholidah/Foto: Adib Taufiqur'Rachman)