REGULASI MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Regulasi Nasional
No Daftar Regulasi Aksi
1 Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lihat
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lihat
4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
5 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Lihat
6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat
7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Lihat
8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat
9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu Lihat
10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat Lihat
11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi Pusat Lihat
12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Lihat
13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Lihat
14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Lihat
15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat
16 Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 52/KEP/KIP/XII/2024 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024 Lihat
B. Regulasi Kementerian Agama
No Daftar Regulasi Aksi
1 Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Lihat
2 Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama Lihat
3 Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lihat
C. Regulasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
No Daftar Regulasi Aksi
1 Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pejabat Pelaksana PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 Lihat
2 Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Bakti 2024-2027 Lihat
3 Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1339 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lihat
4 Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 79 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lihat