CIPUTAT — Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Jakarta memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh unit PPID Pelaksana melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Diorama Lantai Dasar Auditorium Harun Nasution, Rabu (9/9/2026). Rapat ini menjadi sarana bagi PPID Utama untuk memantau langsung kesiapan tiap unit menghadapi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026.

Rapat dipimpin oleh Kepala Koordinator PPID UIN Jakarta, Dr. Deden Mauli Darajat, S.Sos.I., M.Sc. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pembinaan terhadap PPID Pelaksana bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab PPID Utama untuk memastikan setiap unit menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten.

Langkah pengawasan dan pembinaan ini sejalan dengan arahan Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., yang sebelumnya menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja di seluruh unit, bukan sekadar kewajiban administratif yang dijalankan menjelang penilaian. Rektor juga menekankan pentingnya komitmen yang sama dari setiap unit untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, Dr. Nanang Fatchurochman, S.H., S.Pd., M.Pd., turut menyampaikan bahwa hasil pembinaan dan pengawasan terhadap PPID Pelaksana akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik. Menurutnya, predikat Informatif hanya dapat diraih melalui komitmen seluruh unit kerja, bukan hanya PPID Utama semata.

Sebagai bagian dari pembinaan tersebut, PPID Utama memaparkan timeline teknis pengumpulan dokumen serta mengingatkan batas akhir pengisian Self-Assessment Questionary (SAQ) yang ditetapkan Komisi Informasi Pusat (KIP), yaitu 28 September 2026 pukul 17.00 WIB.

(Arya Pratama Zhuniar/Dinda Khairina Aulia/Deden Mauli Darajat/Foto: Andini Septiani)

Tag: Berita, PPID UIN Jakarta, Pembinaan PPID