Ciputat, Berita UIN Online – Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif, melainkan harus menjadi budaya kerja di seluruh unit kerja universitas.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat bersama PPID Pelaksana yang terdiri atas Fakultas, Sekolah, Lembaga, dan Biro di lingkungan UIN Jakarta, Kamis (23/7/2026). Rapat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan strategi, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan kampus.

Dalam arahannya, Rektor melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPID pada tahun sebelumnya. Ia menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki agar pelayanan informasi publik semakin optimal, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Keterbukaan informasi merupakan bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang baik. Seluruh unit harus memiliki komitmen yang sama untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengelola Dokumentasi Publik Dr. Deden Mauli Darajat, S.Sos.I., M.Sc., sebagai Koordinator PPID UIN Jakarta, menjelaskan berbagai jenis informasi yang wajib dikelola oleh PPID Pelaksana beserta tanggung jawab masing-masing unit dalam memenuhi standar pelayanan informasi publik. Seluruh peserta juga diminta melengkapi dokumen pendukung sesuai regulasi yang berlaku.

Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, Dr. Nanang Fatchurochman, S.H., S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa hasil rapat akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik. Menurutnya, keberhasilan meraih predikat Informatif hanya dapat dicapai melalui komitmen seluruh unit kerja.

Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh PPID Pelaksana bersepakat memperkuat sinergi, melakukan pembaruan data secara berkala, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai pijakan perbaikan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola universitas yang transparan dan akuntabel.

(Arya Pratama Z./Dinda Khairina A./Deden Mauli Darajat/Foto: Andini Septiani)