Seminar dan Workshop PPID UIN Jakarta Soroti Transformasi AI untuk Keterbukaan Informasi Publik
CIPUTAT – Pusat Pengelola Dokumentasi Publik (PPDP) sebagai Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan, bahwa kecerdasan artifisial (AI) harus memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance), bukan sekadar mempermudah kerja. Hal itu disampaikan dalam Seminar dan Workshop bertema “Transformasi AI untuk Keterbukaan Informasi Publik dan Penguatan Good University Governance” di Teater Lantai 2, Fakultas Syariah dan Hukum, Rabu (4/11/2026).
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Jakarta, Prof. Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si., mengatakan tema tersebut penting diangkat karena AI dapat dimanfaatkan sebagai penopang layanan informasi publik.
“Kemudahan-kemudahan yang disediakan AI harus menguatkan landscape good university governance,” tegasnya.
Acara ini menghadirkan Rektor UIN Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.; Koordinator PPID UIN Jakarta sekaligus Kepala Pusat Pengelola Dokumentasi Publik LP2M, Dr. Deden Mauli Darajat, M.Sc.; Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Joemarthine Chandra, S.H., M.H.; serta Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta H. Luqman Hakim Arifin. Acara dipandu oleh Dinda Khairina Aulia sebagai pembawa acara dan Ahmad Munawaru Zaman, M.Si., sebagai moderator.
Kampus Diminta Jadi Teladan Transparansi
Dalam sesi pertama, Joemarthine menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, beserta regulasi pendukungnya, yakni UU Pelayanan Publik, UU Pelindungan Data Pribadi, PP Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021.
Menurutnya, hak atas informasi membantu masyarakat memahami kebijakan, mengawasi sumber daya publik, serta memperkuat kepercayaan melalui transparansi dan akuntabilitas. Informasi publik terbagi menjadi informasi berkala, serta-merta, tersedia setiap saat, dan dikecualikan.
Joemarthine menekankan bahwa kampus perlu menjadi teladan transparansi yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Good university governance, bertumpu pada lima prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Melalui inisiatif Kampus Berdampak, perguruan tinggi diharapkan berkontribusi langsung lewat transfer pengetahuan, inovasi, riset, dan kolaborasi dengan masyarakat.
AI sebagai “Co-pilot”, Manusia Tetap “Pilot”
Selanjutnya, Luqman memaparkan alasan badan publik perlu bertransformasi. Menurutnya, badan publik kerap menghadapi informasi yang tercecer, respons lambat akibat proses manual, serta rasa takut salah dalam membuka informasi. Karena itu, transformasi AI diperlukan agar pola kerja berubah dari manual, reaktif, dan berdata terpisah menjadi otomatis, proaktif, dan berbasis data terintegrasi.
Ia menjelaskan bahwa AI membantu memahami informasi, mengenali pola, dan menghasilkan rekomendasi melalui Generative AI, AI Search, Predictive Analytics, dan AI Automation. Namun, AI diposisikan sebagai co-pilot, sedangkan manusia tetap menjadi pilot yang memverifikasi, memutuskan, dan bertanggung jawab.
Luqman juga memaparkan sejumlah rujukan regulasi. Di tingkat nasional, rujukan yang berlaku saat ini adalah Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Dua Peraturan Presiden, yakni tentang Peta Jalan AI dan Etika AI, disebut masih menunggu pengesahan per September 2026. Adapun rujukan global meliputi UNESCO Recommendation on the Ethics of AI, NIST AI RMF, dan ISO/IEC 42001.
Seminar dan workshop ini menegaskan bahwa AI harus memperkuat good university governance, bukan sekadar mempermudah kerja. Para pembicara sepakat AI dapat meningkatkan efektivitas layanan informasi publik di kampus, dengan AI berperan sebagai co-pilot dan manusia tetap menjadi pilot yang memverifikasi, memutuskan, dan bertanggung jawab. Namun, pemanfaatannya harus disertai tata kelola yang jelas, pelindungan data, keamanan, transparansi, dan pengawasan manusia agar transformasi digital kampus sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.


(Arya Pratama Zhuniar/Dinda Khairina Aulia/Deden Mauli Darajat/Foto: Andini Septiani)
